KETUA LPMK PADANG SARAI AHMAD SALEH ADUKAN MEDIA KE DEWAN PERS, NAMA DICATUT DALAM PEMBERITAAN BBM ILEGAL

GLADIATOR    Februari 05, 2026    Comment   

KETUA LPMK PADANG SARAI AHMAD SALEH ADUKAN MEDIA KE DEWAN PERS, NAMA DICATUT DALAM PEMBERITAAN BBM ILEGAL

PADANG | Polemik pemberitaan dugaan gudang BBM ilegal di Kecamatan Koto Tangah memasuki babak baru. Ahmad Saleh, S.H., Ketua LPMK Padang Sarai, secara resmi mengajukan pengaduan ke Dewan Pers setelah namanya dicantumkan dalam dua pemberitaan media online tanpa proses konfirmasi, klarifikasi, maupun verifikasi jurnalistik.

Langkah tersebut diambil bukan semata untuk membela kepentingan pribadi, melainkan sebagai upaya menjaga integritas lembaga kemasyarakatan yang ia pimpin. LPMK Padang Sarai merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Sarai, institusi yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menyalurkan aspirasi warga, menjaga harmoni sosial, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dua artikel yang dipersoalkan diterbitkan pada 2 dan 4 Februari 2026. Dalam kedua pemberitaan tersebut, nama Ahmad Saleh dicantumkan dan dikaitkan dengan narasi dugaan aktivitas gudang BBM ilegal. Namun Ahmad Saleh menegaskan, tidak pernah ada wawancara, permintaan keterangan, ataupun konfirmasi yang dilakukan media bersangkutan sebelum berita dipublikasikan.

Pencantuman nama Ketua LPMK Padang Sarai dalam isu dugaan tindak pidana, menurut Ahmad Saleh, berpotensi menggiring opini publik secara sepihak. Sebagai tokoh masyarakat, ia menilai hal tersebut tidak hanya merugikan reputasi pribadi, tetapi juga mencederai kepercayaan warga terhadap lembaga kemasyarakatan yang seharusnya berdiri netral dan dipercaya.

Persoalan semakin kompleks ketika dua pemberitaan itu justru menampilkan narasi yang saling bertentangan. Pada artikel pertama, muncul kesan seolah terjadi aktivitas BBM ilegal yang “dibiarkan” oleh Aparat Penegak Hukum. Namun pada pemberitaan lanjutan, gudang yang sama disebut ditemukan dalam kondisi kosong. Kontradiksi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengujian fakta sebelum informasi disajikan ke publik.

Sebagai Ketua LPMK Padang Sarai, Ahmad Saleh menilai isu BBM ilegal merupakan persoalan sensitif yang harus diberitakan secara hati-hati. Pemberitaan tanpa verifikasi dan keberimbangan berpotensi menimbulkan keresahan sosial, merusak harmoni masyarakat, serta memunculkan stigma terhadap individu maupun lembaga yang namanya disebut.

Alih-alih menempuh jalur konfrontatif, Ahmad Saleh memilih mekanisme etik dengan mengajukan pengaduan ke Dewan Pers. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers sekaligus upaya menjaga marwah jurnalistik agar tetap berjalan dalam koridor profesional dan bertanggung jawab.

Dalam pengaduannya, Ahmad Saleh menilai media bersangkutan diduga melanggar Kode Etik Jurnalistik, antara lain Pasal 1 tentang kewajiban menyajikan berita yang akurat dan berimbang, Pasal 3 tentang keharusan verifikasi serta penerapan asas praduga tak bersalah, serta Pasal 4 dan Pasal 5 yang melarang penyiaran berita bohong, fitnah, dan pencantuman identitas yang merugikan pihak lain tanpa kepentingan publik yang jelas.

Secara hukum, persoalan ini juga berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang mewajibkan pers melayani hak jawab dan melakukan koreksi atas pemberitaan yang tidak akurat. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada rekomendasi sanksi sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain itu, pencantutan nama Ahmad Saleh dalam dugaan tindak pidana tanpa dasar yang terverifikasi juga berpotensi memenuhi unsur Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun. Dalam konteks media digital, ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terkait penyebaran konten bermuatan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik.

Bersamaan dengan pengaduan tersebut, Ahmad Saleh juga menyampaikan Hak Jawab tertulis. Dalam hak jawab itu, ia menegaskan tidak pernah memberikan pernyataan apa pun kepada media terkait dugaan gudang BBM ilegal, serta menolak seluruh narasi yang mengaitkan dirinya sebagai Ketua LPMK Padang Sarai dengan isu tersebut.

Ahmad Saleh berharap Dewan Pers dapat melakukan penilaian secara objektif dan profesional. Baginya, kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab etik, karena akurasi dan verifikasi adalah fondasi utama agar pers tetap dipercaya publik.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa nama baik—terlebih milik tokoh masyarakat—bukanlah komoditas pemberitaan. Di tangan pers yang bertanggung jawab, fakta harus selalu ditempatkan di atas sensasi.

Catatan Redaksi:

Redaksi menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Redaksi terbuka menerima klarifikasi, koreksi, serta hak jawab dari pihak terkait, dan akan memuatnya secara proporsional, berimbang, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kebebasan pers dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan akurasi, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah demi menjaga kepercayaan publik dan marwah jurnalistik.

TIM

Suara Warga Menguat: Oknum Wali Nagari Gurun Dinilai Tak Jaga Marwah Nagari

GLADIATOR    Januari 29, 2026    Comment   

Suara Warga Menguat: Oknum Wali Nagari Gurun Dinilai Tak Jaga Marwah Nagari

TANAH DATAR | Dinamika sosial dan adat di Nagari Gurun memasuki fase serius. Sejumlah tokoh adat dan warga menyampaikan dugaan tindakan tidak patut yang dilakukan oknum Wali Nagari berinisial E.D., menyusul meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dan sumbangan perantau.

Ketegangan disebut bermula ketika KAN, BPRN, dan Parik Paga Nagari menjalankan fungsi kontrol sosial atas penggunaan anggaran nagari. Langkah tersebut, menurut tokoh masyarakat, merupakan mandat warga. Namun dalam perjalanannya, pengawasan itu diduga ditanggapi secara negatif oleh oknum Wali Nagari dan berujung pada konflik horizontal.

Sejumlah narasumber menilai, oknum Wali Nagari E.D. diduga berupaya membangun narasi adu domba antara perantau dan urang kampuang. Pola ini dinilai berpotensi merusak nilai badunsanak yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial Nagari Gurun.

Ketua BPRN Nagari Gurun berinisial I.D.P.B. menyampaikan bahwa berbagai persoalan keuangan mulai mencuat ke ruang publik. Di antaranya, pengelolaan BUMNag yang dikabarkan tengah dalam proses pemeriksaan, proyek banda yang disebut-sebut telah mengembalikan dana sekitar Rp63 juta, serta penggantian BLT terhadap enam penerima sesuai rekomendasi Ombudsman.

Selain itu, terdapat pula pertanyaan publik terkait dana masjid yang dipinjam, selisih dana galodo lebih dari Rp3 juta, serta pelaksanaan program satu event satu nagari dan sunatan massal yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Rentetan persoalan ini memperkuat tuntutan warga agar pengelolaan dana nagari dibuka secara jelas.

Secara hukum, tuntutan keterbukaan tersebut memiliki dasar kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa dana desa merupakan dana negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa. Sementara UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana publik.

Namun, alih-alih meredam ketegangan melalui dialog terbuka, oknum Wali Nagari E.D. diduga mengambil langkah yang justru memperkeruh suasana. Berdasarkan keterangan narasumber, muncul dugaan upaya membangun opini negatif terhadap tokoh adat, khususnya Ketua KAN Gurun berinisial F.D.B.

Seorang warga Nagari Gurun yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan penilaian keras terhadap kepemimpinan nagari saat ini. Menurutnya, oknum Wali Nagari E.D. dinilai tidak layak memimpin, karena sikap dan kebijakannya diduga dilandasi kedengkian dan fitnah.

“Sebagai warga, kami menilai oknum Wali Nagari ini tidak pantas memimpin nagari. Sikapnya kami rasakan penuh dengan kedengkian dan fitnah. Bahkan, beredar dugaan bahwa yang bersangkutan rela membayar orang lain untuk merusak citra baik tokoh masyarakat,” ujar warga tersebut, Kamis (30/1).

Warga itu berharap seluruh dugaan tersebut dapat diuji secara terbuka dan adil, baik melalui mekanisme hukum negara maupun melalui mekanisme adat nagari, demi menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

Ketua KAN Gurun berinisial F.D.B. mengingatkan agar setiap pejabat nagari menjaga etika dalam memimpin masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa tindakan pejabat nagari dapat dikaji melalui mekanisme adat, apabila dinilai mencederai marwah dan tatanan nagari.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, upaya oknum Wali Nagari untuk mencari legitimasi ke tingkat kabupaten dikembalikan ke mekanisme adat dan kaum, mengingat struktur sosial Nagari Gurun yang memiliki sistem penyelesaian internal berbasis suku.

Para tokoh masyarakat menegaskan bahwa langkah KAN, BPRN, dan Parik Paga Nagari semata-mata dilandasi aduan warga Nagari Gurun, bukan kepentingan politik atau pribadi. Transparansi dan akuntabilitas dinilai sebagai kunci menjaga nagari dari konflik yang berlarut.

Sementara itu, salah satu awak media yang mengaku pernah berhubungan dengan oknum Wali Nagari Gurun berinisial E.D. turut menyampaikan pengakuannya kepada redaksi. Ia mengaku pernah beberapa kali dihubungi dengan permintaan agar membentuk pemberitaan yang menyudutkan Ketua KAN Gurun berinisial F.D.B.

“Saya mengaku pernah ditawari imbalan agar pemberitaan diarahkan untuk merusak nama baik Ketua KAN Gurun melalui beberapa media. Bahkan, menurut pengakuan saya, pembayaran disebut terjadi lebih dari satu kali,” ujarnya. Awak media tersebut menegaskan bahwa keterangannya didukung oleh bukti dan saksi yang ia nilai cukup, serta menyatakan siap memberikan keterangan sebagai saksi apabila diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum atau lembaga etik pers. Hingga berita ini diturunkan, redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari oknum Wali Nagari maupun pihak terkait lainnya.

CATATAN REDAKSI

Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber, pernyataan tokoh masyarakat, dan penelusuran awal redaksi. Seluruh informasi terkait oknum Wali Nagari dalam berita ini bersifat dugaan dan belum merupakan fakta hukum.

Redaksi membuka hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, demi menjunjung asas keberimbangan dan keadilan informasi.

TIM RMO

Mahasiswa Padang Menggugat Kredit Macet BNI, Hukum Diminta Tegas dan Transparan

GLADIATOR    Januari 27, 2026    Comment   

Mahasiswa Padang Menggugat Kredit Macet BNI, Hukum Diminta Tegas dan Transparan

PADANG | Isu kredit macet bernilai fantastis di lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Area Padang kembali mencuat ke ruang publik. Dugaan kredit bermasalah senilai sekitar Rp34 miliar itu memicu gelombang aksi mahasiswa yang turun ke jalan, menuntut kejelasan dan ketegasan hukum dari pihak perbankan maupun aparat penegak hukum di Kota Padang.

Puluhan hingga ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan dan aliansi mahasiswa memulai aksinya dengan mendatangi Kantor BNI Padang. Mereka membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, menyoroti dugaan kredit macet yang dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Dalam orasi yang bergantian disampaikan, mahasiswa menegaskan bahwa kasus kredit macet di tubuh BNI tidak boleh dianggap persoalan internal semata. Menurut mereka, keterlibatan bank milik negara menjadikan kasus ini sebagai persoalan publik yang wajib dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Mahasiswa mempertanyakan bagaimana mekanisme pemberian kredit tersebut bisa berjalan hingga berujung macet dengan nilai puluhan miliar rupiah. Mereka juga menyoroti kemungkinan adanya kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan dugaan praktik korupsi yang harus diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum.

Pihak BNI Padang sempat menemui massa aksi. Namun, jawaban yang disampaikan dinilai normatif dan tidak menjawab substansi tuntutan. Pernyataan bahwa perkara tengah ditangani oleh proses hukum justru memicu kekecewaan mahasiswa yang menginginkan sikap tegas dan keterbukaan dari pihak bank.

Merasa tidak mendapatkan kepastian, massa kemudian bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Padang. Aksi lanjutan ini menjadi simbol tekanan publik agar penegak hukum tidak lamban menangani dugaan kredit macet yang melibatkan institusi strategis milik negara.

Di depan Kantor Kejari Padang, mahasiswa kembali menggelar orasi. Mereka mendesak agar penyidikan kasus kredit macet BNI tersebut dipercepat dan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Penahanan tersangka, menurut mahasiswa, harus dilakukan apabila alat bukti telah mencukupi.

Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal kasus ini. Ia menyebut, kredit macet bernilai puluhan miliar bukan angka kecil dan memiliki dampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap perbankan BUMN dan institusi penegak hukum.

Ketidakhadiran perwakilan Kejaksaan Negeri Padang untuk menemui massa semakin menambah kekecewaan peserta aksi. Mahasiswa menilai kondisi tersebut sebagai sinyal lemahnya komunikasi publik dalam penanganan kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Aksi demonstrasi ini tidak hanya menjadi ekspresi kemarahan, tetapi juga bentuk kontrol sosial. Mahasiswa menegaskan posisi mereka sebagai penjaga moral dan demokrasi, yang berkewajiban mengingatkan negara agar tidak abai terhadap dugaan penyimpangan keuangan.

Mereka juga menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan transparansi dan penegakan hukum atas dugaan kredit macet BNI Padang tidak segera ditindaklanjuti secara nyata.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas perbankan milik negara dan kredibilitas aparat penegak hukum di daerah. Publik menanti, apakah dugaan kredit macet BNI Padang akan benar-benar diusut hingga tuntas atau justru menguap di tengah tekanan kepentingan.

TIM

Afriadi Andika Tegaskan Polri Harus Independen dan Tetap di Bawah Presiden

GLADIATOR    Januari 27, 2026    Comment   

Afriadi Andika Tegaskan Polri Harus Independen dan Tetap di Bawah Presiden

Oleh: Afriadi Andika | Masyarakat Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik

Afriadi Andika, masyarakat pemerhati hukum dan kebijakan publik, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri merupakan lembaga negara yang tidak seharusnya berada di bawah naungan kementerian atau lembaga mana pun.

Menurut Afriadi, posisi Polri harus tetap berdiri sendiri agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menegakkan hukum, mengayomi, dan melindungi masyarakat tanpa adanya tekanan politik maupun birokrasi dari institusi lain.

Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum tata negara, kedudukan Polri secara konstitusional berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

“Sistem presidensial menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Karena itu, Polri memang tepat berada di bawah presiden,” ujar Afriadi.

Lebih lanjut, Afriadi menilai bahwa lembaga-lembaga strategis seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan seharusnya berada langsung di bawah presiden tanpa perantara lembaga lain.

Menurutnya, fungsi penegakan hukum dan keamanan nasional harus diketahui serta dikendalikan langsung oleh presiden agar koordinasi berjalan efektif dan akuntabilitas tetap terjaga.

“Kita memaknai sistem presidensial sebagai sistem yang berlaku di Indonesia dalam konteks hukum tata negara. Presiden adalah panglima tertinggi, sehingga memiliki kewenangan langsung atas pertahanan dan keamanan,” katanya.

Afriadi menambahkan, sebagai penegak hukum, Polri memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga berada di bawah presiden secara langsung.

Ia juga menyoroti adanya wacana yang mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, gagasan tersebut justru bertentangan dengan konstitusi.

“Usulan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri jelas bertentangan dengan semangat Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.

Afriadi menilai, perubahan struktur tersebut berpotensi menggerus independensi Polri dan membuka ruang intervensi politik yang dapat melemahkan fungsi penegakan hukum.

Ia berharap seluruh pihak dapat memahami secara utuh posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar institusi kepolisian tetap profesional, independen, serta fokus pada kepentingan hukum dan perlindungan masyarakat.

TIM

Investigasi Bantuan Baznas TD, Wartawan R Diduga Tekan Pemberi Bantuan Lewat Pesan WhatsApp

GLADIATOR    Januari 23, 2026    Comment   

Investigasi Bantuan Baznas TD, Wartawan R Diduga Tekan Pemberi Bantuan Lewat Pesan WhatsApp

TANAH DATAR | Hubungan antara seorang wartawan berinisial R dengan Ketua Baznas TD kini menuai sorotan serius. Berdasarkan penelusuran dan keterangan yang diperoleh, wartawan R diketahui sudah berulang kali meminta bantuan kepada Ketua Baznas TD, dengan alasan kebutuhan pribadi hingga kebutuhan mendesak sehari-hari.

Permintaan bantuan tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Ketua Baznas TD disebut telah beberapa kali memberikan bantuan, baik dalam bentuk uang maupun kebutuhan pokok, sebagai wujud empati dan kepedulian kemanusiaan, tanpa embel-embel kepentingan apa pun.

Bahkan, pada salah satu kesempatan, wartawan R diduga meminta bantuan pada malam hari untuk membeli beras. Permintaan itu kembali dipenuhi. Ironisnya, keesokan paginya, wartawan R kembali menghubungi Ketua Baznas TD dan kembali meminta bantuan, yang sekali lagi tetap diberikan.

Namun hubungan yang semula bernuansa kemanusiaan itu mendadak berubah. Ketua Baznas TD mengaku terkejut setelah menerima pesan WhatsApp dari wartawan R yang isinya diduga bernada ancaman dan tekanan psikologis.

Pesan tersebut dinilai tidak pantas dan jauh dari etika profesi jurnalistik. Alih-alih menjunjung nilai independensi dan integritas, sikap wartawan R justru memunculkan dugaan adanya upaya menekan pihak yang selama ini telah membantu secara sukarela.

Sumber internal menyebutkan, pesan tersebut berisi kalimat yang dapat ditafsirkan sebagai peringatan terselubung, seolah-olah bantuan yang telah diberikan sebelumnya kini dijadikan alat tawar atau bahkan alat tekanan.

Jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut berpotensi mencederai marwah pers dan menciptakan preseden buruk dalam hubungan antara lembaga sosial dan insan media. Bantuan kemanusiaan semestinya tidak berubah menjadi alat intimidasi.

Ketua Baznas TD sendiri dikenal sebagai sosok yang terbuka dan responsif terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun dalam kasus ini, sikap tersebut justru diduga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sejumlah pihak menilai, dugaan ancaman melalui pesan pribadi ini perlu ditelusuri lebih jauh. Tidak hanya menyangkut etika jurnalistik, tetapi juga potensi pelanggaran hukum apabila unsur ancaman terbukti secara nyata.

Kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi lembaga-lembaga sosial agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan personal di luar mekanisme resmi, demi menghindari potensi penyalahgunaan dan tekanan di kemudian hari.

Di sisi lain, publik berharap organisasi pers dan Dewan Pers dapat ikut memantau kasus ini. Profesionalisme wartawan menjadi taruhannya, terlebih jika benar bantuan kemanusiaan dipelintir menjadi alat kepentingan pribadi.

Hingga berita ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari wartawan R terkait pesan WhatsApp yang diduga mengandung ancaman tersebut. Ketua Baznas TD disebut sedang mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Catatan Redaksi:

Berita ini disusun berdasarkan keterangan dan penelusuran awal. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada semua pihak terkait guna menjunjung asas keberimbangan dan akurasi informasi.

TIM

Mencari Wajah Baru Peradi SAI Kota Padang, Daniel Jusari Membawa Gagasan Pembenahan

GLADIATOR    Januari 23, 2026    Comment   

Mencari Wajah Baru Peradi SAI Kota Padang, Daniel Jusari Membawa Gagasan Pembenahan

PADANG | Suasana Axana Hotel Padang, Jumat malam, 23 Januari 2026, terasa berbeda dari agenda organisasi pada umumnya. Tidak ada euforia berlebihan, tidak pula narasi kemenangan. Yang mengemuka justru percakapan reflektif tentang kondisi dan masa depan Peradi SAI Kota Padang.

Di tengah suasana itu, Daniel Jusari, S.H., M.H., yang dikenal aktif di dunia advokat dan organisasi, menyampaikan pandangannya terkait arah Peradi SAI Kota Padang ke depan. Ia berbicara bukan dalam bahasa kampanye, melainkan dalam nada evaluasi.

Daniel memulai dengan menggambarkan realitas profesi advokat hari ini. Menurutnya, dinamika hukum yang cepat, perubahan regulasi, dan meningkatnya sorotan publik menuntut organisasi advokat bekerja lebih responsif dan terstruktur.

“Peradi SAI tidak boleh hanya hadir sebagai simbol. Organisasi harus dirasakan dalam keseharian advokat,” ujar Daniel. Pernyataan itu menjadi benang merah dalam diskusi malam tersebut.

Ia menilai, salah satu persoalan mendasar Peradi SAI Kota Padang adalah tata kelola organisasi. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas, menurut Daniel, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Dalam konteks itu, Daniel menekankan pentingnya digitalisasi tata kelola organisasi. Ia memandang pemanfaatan teknologi bukan sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan untuk membangun kepercayaan anggota.

“Transparansi hanya bisa berjalan jika sistemnya terbuka dan mudah diakses,” katanya, seraya menyinggung perlunya kanal informasi resmi yang memuat kegiatan dan keuangan organisasi.

Selain tata kelola, Daniel menyoroti penguatan kompetensi anggota. Ia menyebut kualitas advokat sebagai fondasi utama marwah organisasi. Tanpa peningkatan kapasitas, organisasi akan kehilangan relevansi.

Menurutnya, Peradi SAI Kota Padang perlu secara konsisten menghadirkan pendidikan lanjutan, diskusi hukum, dan forum pertukaran gagasan agar advokat tidak berjalan sendiri-sendiri menghadapi perubahan hukum.

Isu perlindungan profesi juga mendapat perhatian khusus. Daniel menilai advokat kerap berada dalam posisi rentan saat menjalankan tugas dengan itikad baik, namun tidak selalu mendapat dukungan organisasi.

“Organisasi harus hadir ketika anggota menghadapi persoalan profesi. Itu bukan pilihan, tapi kewajiban,” ucapnya.

Di luar persoalan internal, Daniel juga menyinggung peran Peradi SAI di tengah masyarakat. Ia memandang organisasi advokat memiliki tanggung jawab sosial yang melekat pada profesi.

Program edukasi hukum, konsultasi gratis, dan pendampingan probono disebutnya sebagai bentuk kehadiran nyata Peradi SAI Kota Padang di tengah masyarakat pencari keadilan.

Daniel juga menekankan pentingnya menciptakan organisasi yang responsif dan inklusif. Menurutnya, suara anggota harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

“Kritik dan saran itu bukan gangguan. Justru dari sanalah organisasi bisa bertumbuh,” ujarnya.

Ia menyadari bahwa pembenahan organisasi tidak bisa dilakukan secara instan. Perubahan membutuhkan waktu, konsistensi, dan keterlibatan seluruh elemen organisasi.

Daniel tidak menempatkan dirinya sebagai pusat perubahan, melainkan sebagai bagian dari proses kolektif. Ia menekankan bahwa Peradi SAI Kota Padang hanya bisa kuat jika dibangun bersama.

Dalam pandangannya, integritas menjadi nilai yang tidak bisa ditawar. Profesionalisme tanpa integritas, kata Daniel, hanya akan melahirkan krisis kepercayaan.

Malam itu, Daniel Jusari memang disebut sebagai Calon Ketua Peradi SAI Kota Padang periode 2026–2030. Namun yang lebih menonjol adalah isi gagasan dan keberanian membuka ruang evaluasi secara jujur.

Diskusi di Axana Hotel Padang tersebut menjadi penanda bahwa Peradi SAI Kota Padang sedang memasuki fase refleksi—sebuah proses penting sebelum melangkah menuju perubahan yang lebih terarah ke depan.

Catatan Redaksi:

Berita ini disusun sebagai refleksi atas gagasan, visi, dan misi yang disampaikan Daniel Jusari, S.H., M.H. terkait arah pembenahan Peradi SAI Kota Padang ke depan.

Wyndoee

Kerusakan Batang Sikia Makin Parah, Tambang Ilegal Diduga Digerakkan Aktor Berinisial N.K., M.G., Z.F., M.K.

GLADIATOR    Januari 22, 2026    Comment   

Kerusakan Batang Sikia Makin Parah, Tambang Ilegal Diduga Digerakkan Aktor Berinisial N.K., M.G., Z.F., M.K.

KAB. SOLOK | Aktivitas tambang ilegal yang diduga berlangsung di wilayah Jorong Lubuk Talang, Lubuk Muaro, Lubuk Rampan hingga masuk ke aliran Batang Sikia, Kabupaten Solok, kini bukan lagi persoalan lokal semata, melainkan telah menjadi ujian serius bagi wibawa negara dan institusi penegak hukum.

Berdasarkan keterangan sumber di lapangan, penambangan material menggunakan alat berat berlangsung secara terbuka, masif, dan berkelanjutan. Sungai serta bantaran digarap tanpa izin resmi, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang nyata serta mengancam keselamatan masyarakat di wilayah hilir.Sejumlah pihak dengan peran berbeda disebut terlibat dalam aktivitas tersebut. Seorang pelaku berinisial N.K. diduga mengoperasikan hingga sembilan unit alat berat jenis excavator di beberapa titik lokasi tambang.Sementara itu, pihak berinisial M.G. disebut sebagai pendana yang mengerahkan sedikitnya tiga unit alat berat. Skala operasi ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut diduga merupakan usaha tambang ilegal terorganisir, bukan penambangan tradisional masyarakat.

Peran pengondisian lapangan diduga dilakukan oleh pihak berinisial Z.F., yang disebut bertugas memastikan aktivitas tambang tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Hal ini memperkuat dugaan adanya manajemen lapangan yang tersusun rapi dan sistematis.

Yang menjadi sorotan serius, pihak berinisial M.K., yang dikenal sebagai Ketua KAN Tigo Lurah, diduga kuat ikut berperan sebagai pengumpul dana dari aktivitas tambang ilegal tersebut. Sumber menyebutkan adanya pungutan sebesar Rp10 juta per unit alat berat yang diklaim sebagai dana untuk masyarakat. Skema ini menimbulkan dugaan kuat penyalahgunaan peran adat serta pelanggaran hukum yang serius.

Lebih memprihatinkan lagi, para pelaku diduga secara terbuka menyampaikan bahwa aktivitas tambang tidak akan dihentikan karena merasa memiliki perlindungan. Pernyataan mengenai telah “membayar payung” serta keyakinan bahwa lokasi tambang jauh dari pengawasan menimbulkan dugaan adanya pembiaran sistemik.

Jika dugaan ini benar, maka aktivitas tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar bagi pelaku penambangan tanpa izin.

Dari sisi lingkungan hidup, kegiatan tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 dan 99, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah.

Tidak hanya pelaku lapangan, pihak yang mendanai, memfasilitasi, mengondisikan, maupun mengumpulkan dana dari aktivitas ilegal juga dapat dijerat pidana sebagai pihak yang turut serta melakukan kejahatan. Bahkan, jika terdapat oknum aparat yang terbukti terlibat atau melakukan pembiaran, maka hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan kode etik kepolisian.

Sorotan publik kini tidak lagi berhenti pada Kapolres atau Kapolda. Ketika aktivitas ilegal berskala besar berlangsung lama, terbuka, dan tanpa tindakan tegas, masyarakat wajar mempertanyakan efektivitas pengawasan dan komitmen penegakan hukum.

Atas dasar itu, masyarakat mendesak Kapolri Jenderal Polisi untuk turun tangan langsung dan mengambil alih penanganan kasus ini. Ketegasan Kapolri dinilai krusial untuk memutus rantai tambang ilegal dan memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Kapolri diharapkan memerintahkan penindakan menyeluruh, menelusuri aliran dana, mengusut dugaan setoran, serta menindak tegas siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu, termasuk apabila terdapat oknum aparat maupun pihak yang berlindung di balik jabatan adat.

Kasus tambang ilegal Batang Sikia kini menjadi cermin apakah negara benar-benar hadir melindungi lingkungan dan rakyatnya, atau justru kalah oleh kekuatan modal dan jaringan. Ketegasan Kapolri akan menjadi penentu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar wacana.

Catatan Redaksi

Berita ini disusun berdasarkan keterangan sumber dan penelusuran lapangan. Seluruh pihak yang disebutkan menggunakan inisial dan memiliki hak jawab sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Redaksi secara tegas mendesak Kapolri untuk turun langsung dan mengambil alih penanganan dugaan tambang ilegal Batang Sikia demi menjaga wibawa hukum, melindungi lingkungan, dan menjawab kepercayaan publik.

TIM